Jakarta - Dua menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid
II kompak tak komentar banyak soal nasib mega proyek Jembatan Selat
Sunda (JSS). Misalnya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto atau Djokir
dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.
Djokir yang masuk sebagai
anggota tim 7 menjelaskan, belum ada perkembangan terbaru terkait nasib
jembatan yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini. "Belum
ada," tutur Djokir di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Sementara
itu, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana yang juga masuk sebagai anggota
tim 7 menuturkan hal yang sama. Armida mengaku belum ada perkembangan
yang berarti di proyek JSS.
Bahkan ia menyebut yang
bertanggungjawab mengeluarkan informasi mengenai perkembangan proyek JSS
termasuk kendala yang dihadapi adalah Menteri Koordinator Perekonomian
Hatta Rajasa. "Tanya ke pak Menko ya, bosnya pak menko," kata Armida
singkat.
Sejatinya, Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai
groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu
rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.
Pembahasan
proyek ini dilakukan oleh Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan
Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri
Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris
Kabinet, dan Kepala Bappenas ditunjuk oleh Presiden SBY.
Menteri
Keuangan Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun
2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
Dalam
perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam
kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk
menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.
Masalah
ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim
inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan
pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada
keputusan namun hingga kini sudah 7 bulan lebih tak ada hasil.
read more
