Ads 468x60px

Tampilkan postingan dengan label Magazine. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Magazine. Tampilkan semua postingan

Jumat, 01 Februari 2013

Proyek Gedung Tertinggi Milik Tomy Winata Masuk Tahap Uji Tanah di SCBD

Jakarta - Bagi anda yang mondar-mondir di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), akan terlihat mulai dibongkarnya gedung Automall di jantung kawasan SCBD. Gedung ini rencananya akan diratakan untuk dijadikan gedung tertinggi di Indonesia, Signature Tower setinggi 628 meter dengan 111 lantai.

Wakil Presiden Direktur PT Jakarta International Hotels & Development Tbk Santoso Gunara mengatakan, kegiatan pembongkaran itu bagian dari proses uji struktur tanah atau soil test di lokasi bakal berdirinya Signature Tower.

"Kita perlu area kerja untuk soil test dulu," kata Santoso, Jumat (1/2/2013)

Namun Santoso masih tutup mulut soal finalisasi pembiayaan konstruksi mega proyek ini yang nilainya mencapai US$ 2 miliar. Ia juga belum mau memastikan kapan groundbreaking proyek Signature Tower dimulai. "Belum," katanya.

Sebelumnya Santoso pernah mengatakan para ahli gempa akan dilibatkan dalam proyek pembangunan menara Signature Tower. Para ahli gempa itu di antaranya berasal dari Jepang dan juga ITB (Institut Teknologi Bandung).

Proses pengerjaan soil test, akan dilakukan proses pengeboran 200 meter ke dalam tanah. Pihaknya ingin memastikan bahwa investasi membangun gedung dengan 111 lantai harus didukung oleh struktur lantai yang tak memadai.

Hasil uji tersebut akan menentukan desain pondasi menara yang lebih detail. Sehingga akan menentukan dalam menekan risiko terburuk jika adanya gempa bumi. Indonesia merupakan negara yang masuk dalam jalur gempa.

Signature Tower setinggi 628 meter akan dibangun di SCBD Jakarta, tepatnya di lokasi gedung Automall. Gedung Automall sebelumnya menjadi tempat penjualan mobil dan motor mewah berada di lokasi lot 6 kawasan SCBD. Gedung ini bagian dari Kawasan SCBD yang dikelola oleh oleh PT Danayasa Arthatama Tbk, yang salah satu sahamnya dimiliki oleh pengusaha Tomy Winata pemilik Artha Graha Network.

Tahapan-tahapan proyek ini sudah mulai terlihat setidaknya, pada 21 Mei 2012 yang lalu, PT Danayasa Arthatama Tbk, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan MGM Hospitality di Las Vegas, Amerika Serikat

Rencananua gedung ini akan dilengkapi hotel super mewah di 20 lantai teratasnya. MGM Hospitality, dengan menggunakan 'brand' prestisiusnya yaitu Bellagio Hotel akan mengelola 290 kamar hotel supermewah.

Targetnya proyek ini akan selesai dalam kurun waktu lebih kurang 5 tahun. Besarnya nilai investasi dalam pembangunan Signature Tower ini diperkirakan akan mencapai tidak kurang dari US$ 2 miliar.
read more

Jumat, 25 Januari 2013

Adira Terbitkan Obligasi & Sukuk Mudharabah Rp2,5 T

JAKARTA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) menerbitkan obligasi berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013, dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8 triliun.

"Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan II dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp2 triliun," demikian disampaikan manajemen perseroan, dalam keterangan yang dipublikasikan ADMF, Jumat (25/1/2013).

Kemudian melakukan penawaran umum berkelanjutan sukuk mudharabah I Adira Finance dengan target dana yang dihimpun Rp1 triliun. Serta penawaran umum berkelanjutan I Adira Finance sukuk mudharabah sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Obligasi dan sukuk mudharabah ini terdiri dari empat seri, yakni seri A, seri B, seri C, dan seri D, yang diterbitkan tanpa warkat serta memberikan pilihan masyarakat untuk memilih jenis seri yang dihendaki.

Untuk obligasi, ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi, yang bunganya dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 1 Juni 2013, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 11 Maret 2014 untuk seri A, 1 Maret 2015 untuk Seri B, 1 Maret 2016 untuk seri C, dan 1 Maret 2018 untuk seri D yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing obligasi.

Sementara sukuk mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah sukuk mudharabah. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil mudharabah pertama akan dilakukan pada 1 Juni 2013.

Sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil mudharabah berakhir sekaligus jatuh tempo sukuk mudharabah adalah pada 11 Maret 2014 untuk seri A, 1 Maret 2015 untuk Seri B, 1 Maret 2016 untuk seri C, dan 1 Maret 2018 untuk seri D yang merupakan tanggal pembayaran kembali dana sukuk mudharabah dari masing-masing seri dana sukuk mudharabah.

Adapun guna menjamin dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun, terutang dan wajib dibayar oleh perseroan kepada pemegang obligasi dan pemegang suku mudharabah, sesuai perjanjian perwaliamanatan obligasi dan sukuk mudharabah.

Perseroan juga akan memberikan jaminan kepada pemegang obligasi dan sukuk mudharabah berupa piutang lancar yang akan dibebankan dengan fidusia selama satu bulan dari tanggal emisi dengna nilai jaminan sebesar 25 persen dari nilai pokok obligasi menjadi 50 persen dari nilai pokok obligasi dan sukuk mudharabah.

Selain itu, perseroan dapat membeli kembali obligasi dan atau sukuk mudharabah, baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali obligasi dan/atau dana sukuk mudharabah, bahkan disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

Berperan sebagi penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah adalah PT Danareksa Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

Kemudian masa penawaran awal dilakukan pada 28 Januari-6 Februari 2013, perkiraan tanggal efektif pada 20 Februari 2013, perkiraan masa penawaran umum pada 22-26 Februari 2013, perkiraan tanggal penjatahan pada 27 Februari 2013, perkiraan tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 1 Maret 2013, dan perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Maret 2013.
read more

Kamis, 24 Januari 2013

RI-Jerman Sepakati Kerjasama Pertanian Berkelanjutan

Berlin - Pemerintah RI dan Republik Federal Jerman menyepakati kerjasama bilateral untuk memajukan bidang pertanian berkelanjutan, antara lain pengembangan sertifikasi produk makanan jadi yang ramah lingkungan dan produk organik.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Pertanian RI Dr. Rusman Heryawan dengan Presiden Lembaga Federal Pangan dan Pertanian Jerman Dr. Hanns-Cristoph Eide dan Kementerian Pangan, Pertanian dan Perlindungan Konsumen Jerman Peter Bleser di Berlin baru-baru ini.

"Jerman bersedia untuk membantu Indonesia dalam peningkatan kapasitas pada aspek-aspek tersebut. Kesepakatan ini sebagai tindak lanjut kemitraan komprehensif kedua negara," demikian Fungsi Pensosbud KBRI Berlin Ayodhia GL Kalake

Selain Jerman, Wamentan juga melakukan pertemuan bilateral dengan State Secretary Kementerian Pertanian Swiss, Dr. Bernard Lehmann. Dalam pertemuan itu Indonesia mengundang investasi Swiss untuk pertanian dalam bidang industri hilir antara lain kelapa sawit dan kakao.

Swiss menyampaikan keinginannya untuk membantu Indonesia dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Indonesia menyambut baik usulan tersebut dan menjelaskan bahwa saat ini sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan terkait aspek ini.

Pertemuan bilateral Wamentan dengan mitra kerja Jerman dan Swiss tersebut berlangsung di sela- sela The 5th Berlin Agriculture Ministers Summit (Pertemuan para Menteri Pertanian di Berlin ke-5), yang dihadiri oleh perwakilan dari 85 negara dan beberapa lembaga internasional (17-20 Januari 2013).

Delegasi RI dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian RI dan didampingi oleh Duta Besar RI di Berlin, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Kerjasama Internasional, Atase Pertanian RI di Roma, serta Fungsi Ekonomi KBRI Berlin.
read more

Senin, 21 Januari 2013

Sambungkan Ciliwung dan BKT, Pemerintah 'Rogoh' 500 Miliar di 2014

Jakarta - Pemerintah mulai berencana melakukan strategi penanggulangan banjir di Jabodetabek khususnya Jakarta. Rencana yang akan dilakukan adalah mengalirkan air dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) yang kapasitasnya besar.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, saat ini aliran air di Ciliwung lebih diarahkan ke Banjir Kanal Barat (BKB) yang saat ini jebol di wilayah Latuharhary, Menteng, Jakarta.

"Banjir Kanal Timur itu kosong sedangkan Banjir Kanal Barat sangat berat, kali Cilwung tidak masuk ke sana (BKT) dan harus dijalankan," ungkap Hatta usai rapat koordinasi di Kantor Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Kemudian untuk menghubungkan Ciliwung dengan BKT, pemerintah siap untuk merogoh uang dari APBN. Tidak tanggung-tanggung Rp 500 miliar telah disiapkan pemerintah usai instruksi presiden SBY.

"Antisipasi dan arahan Presiden telah memutuskan untuk jangka pendek untuk melakukan koneksi Ciliwung ke kanal banjir timur sebesar Rp 500 miliar," kata Hatta.

Menurut Hatta, proyek ini efektif karena beban berat air Ciliwung selama ini hanya terfokus di Banjir Kanal Barat. Rencana program ini akan direalisasikan 2014 mendatang.

"Yang penting saat ini membantu korban dan menyelamatkan dan segera akan direalisasi tahun 2014," tandas Hatta.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto pernah melontarkan ide baru ini. Saat mengunjungi lokasi BKT di Jalan Otista, Jakarta Timur, Djoko mengatakan, pihaknya akan membuat terowongan sepanjang 2,15 km untuk mengalihkan debit air di Kali Ciliwung ke BKT.

Jadi nanti menurut pihak Kementerian PU, rencananya akan dibuat terowongan dari Ciliwung menuju BKT, karena selama ini kapasitas BKT masih bisa untuk dialiri air.
read more

Sabtu, 19 Januari 2013

Effendy Simbolon Cs Kembali Panggil Dahlan Iskan Soal PLN

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Senin besok diundang oleh Komisi 7 DPR. Dahlan diminta menjelaskan lagi mengenai infesiensi senilai Rp 37,6 triliun saat memimpin PLN.
Hal tersebut diungkapkan oleh ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana ,Sabtu (19/1/2013).

"Iya, lanjut yang dulu itu, kan kelum selesai tuh," tutur anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini.

Sebelumnya, ketua Panja listrik komisi 7, Effendy Simbolon telah memanggil Dahlan selama beberapa kali untuk meminta penjelasan mengenai temuan infesiensi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun laporan atas audit keuangan PLN, tahun 2009/2010 ini tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara.

Sementara itu di Kementerian BUMN membenarkan Dahlan akan dipanggil oleh Komisi 7 pukul 10.00 wib pada Senin besok. Namun, sumber ini menyebutkan kemungkinan Dahlan tidak bisa hadir karena harus menghadiri acara tentang sapi yang dikelola oleh BUMN di Sidrat Sulawesi Selatan.

"Ada kerjaan dengan PT Berdikari, kalau enggak salah tentang sapi tapi surat sudah dikirimkan (surat ijin ke Komisi 7),"

Selain itu, sumber ini juga mengatakan pemanggilan Dahlan kali ini lebih kental unsur politis. Menurutnya, secara hukum Dahlan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dianggap merugikan negara.

Selain itu, penjelasan infesiensi di PLN sebetulnya bisa dijelaskan oleh direksi PLN saat ini sedang menjabat.
read more

PRODUCT

read more

Selasa, 15 Januari 2013

Soal Jembatan Selat Sunda, Kepala Bappenas: Tanya ke Pak Menko Ya, Bosnya Pak Menko!



Jakarta - Dua menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid II kompak tak komentar banyak soal nasib mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Misalnya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto atau Djokir dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Djokir yang masuk sebagai anggota tim 7 menjelaskan, belum ada perkembangan terbaru terkait nasib jembatan yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini. "Belum ada," tutur Djokir di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Sementara itu, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana yang juga masuk sebagai anggota tim 7 menuturkan hal yang sama. Armida mengaku belum ada perkembangan yang berarti di proyek JSS.

Bahkan ia menyebut yang bertanggungjawab mengeluarkan informasi mengenai perkembangan proyek JSS termasuk kendala yang dihadapi adalah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. "Tanya ke pak Menko ya, bosnya pak menko," kata Armida singkat.

Sejatinya, Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.

Pembahasan proyek ini dilakukan oleh Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas ditunjuk oleh Presiden SBY.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.

Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah 7 bulan lebih tak ada hasil.
read more